SK MENKUMHAN NO. AHU : 0012865.AH.01.07 TAHUN , TANGGAL 31 AGUSTUS 2017

Jumat, Desember 25, 2015

KOMISI VIII DPRI KUNJUNGI LOKASI ABRASI DESA SRIWULAN DEMAK


PENDAMPINGAN  - Rombongan anggota Komisi VIII DPR RI yang menbidangi BPNB yang dipimpin oleh Ibu Hj. Ledia Hanifa Amaliah (Wakil Ketua Komisi VIII) bersama DPRD Provinsi Jateng melakukan kunjungan kerja di kawasan wilayah pesisir terdampak abrasi yakni di Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Selasa (22/12/2015) pagi.
Usai berdialog dengan pihak desa di Balai Desa Sriwulan, yang di paparkan oleh Zamroni (Kades Sriwulan) keberadaan abrasi yang telah secara nyata merusak infrastruktur di wilayahnya kurang lebih 310 ha wilayahnya tergenang rob akibat air pasang. Abrasi secara tak langsung juga telah mengakibatkan satu per satu warga pergi meninggalkan kampung halamannya itu. mereka lantas mengecek kondisi desa di lokasi paling ujung utara Desa Sriwulan yakni Dukuh Nyangkringan. Pada kesempatan ini, para wakil rakyat harus rela bersusah payah menuju lokasi yang berjarak sekitar 3 kilometer dari Balai Desa.
Mereka menumpang mobil Jeep dari BNPB maupun mobil Jeep dari Kepolisian lantaran kondisi infrastruktur yang tidak memungkinkan untuk dilalui kendaraan biasa. Ya.. akses jalan yang masih berupa tanah liat tersebut menjadi rusak parah akibat diguyur hujan.

" Kondisi wilayah di Kecamatan Sayung yang terdampak abrasi sangat memprihatinkan. Ini menjadi tugas bersama untuk menyelesaikannya. Jalannya rusak parah, " kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Hj. Ledia Hanifa Amaliyah (Sebagai Ketua Rombongan) saat tiba di Dukuh Nyangkringan.
Hj. Ledia mengaku prihatin terhadap kondisi yang terjadi di Dukuh Nyangringan. Beberapa rumah nampak kosong tak berpenghuni akibat rusak tergerus abrasi. Bahkan jalan Kabupaten serta perkampungan setempat sudah hilang tenggelam dihajar ganasnya abrasi.
" Ini sangat menyedihkan karena sudah 15 tahun belum ada tindakan komprehensif. Butuh biaya besar untuk mengatasi permasalahan abrasi di Sayung. Harus ada sinergi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten. Kalau cuma pemprov dan pemkab, jelas tidak bisa mengatasi, " jelas Hj. Ledia.

Menurut Hj. Ledia, perlu dilakukan kajian yang matang untuk mengatasi persoalan abrasi di Desa Sriwulan Sayung. Pihak profesional di bidangnya harus dilibatkan. Jangan sampai hanya sebatas menyelesaikan persoalan fisik. Dampak sosial dan ekonomi akibat abrasi juga harus diperhatikan.
" Perealisasian sabuk pantai untuk mengatasi abrasi di Sayung harus dikaji lagi. Karena berkaca dengan sabuk pantai yang ada di semarang, kenyataannya justru malah berdampak ke daerah lain, " kata Hj. Ledia. (*)


0 komentar:

Posting Komentar