KENANG-KENANGAN PADA TAHUN 2009 : PENGHARGAAN ADIBAKTI MINA BAHARI TINGKAT NASIONAL

BIOTA FOUNDATION :  Pada Tahun 2009 telah menerima penghargaan ADI BAKTI MINA BAHARI  BIDANG KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL TINGKAT NASIONAL SEBAGAI JUARA 2 (DUA) kegiatan tersebut di selenggarakan oleh KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

PENYERAHAN PIALA DAN PIAGAM PENGHARGAAN

FOTO BERSAMA PARA PEMENANG ADI BAKTI MINA BAHARI

Penghargaan Adibakti Mina Bahari diserahkan pada acara penganugerahan Adibakti Mina Bahari, tanggal 16 Oktober 2009, di Gedung Sasono Langen Budoyo Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta. Adibakti Mina Bahari secara nasional dimulai pada tahun 2000, dimana pialanya diserahkan secara langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan RI. Selain kategori UPT, terdapat juga 5 kategori lain yang dinilai dan dikaji oleh panitia secara ketat dan mengikuti standar pelayanan prima.

KENANG-KENANGAN BERSAMA KADINAS DKP DAN KABID KELAUTAN &  PERIKANAN KOTA SEMARANG 

Read More

SABUK PANTAI SEPANJANG 1.000 METER DI BANGUN DI DESA MOROREJO KALIWUNGU KENDAL

PENDAMPINGAN MASYARAKAT MOROREJO – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)  membangun sabuk pantai sepanjang 1.000  meter, untuk menanggulangi abrasi di wilayah Pantai Nebum Desa Mororejo Kaliwungu Kendal,  Saat ini sekitar 2,5  km pantai di wilayah tersebut rusak parah akibat abrasi.

’’Kementerian Kelautan telah merespons keluhan masyarakat di wilayah pantura Kabupaten Kendal, terkait abrasi,’’kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan  (DKP) Pemkab Kendal, Tjipto Wahjono, kemarin. Lanjut dia, panjang pantai yang terkena abrasi di Pantai Ngebum, mulai dari pelabuhan Kendal  hingga ke  Perusahaan PT. Kayu Lapis Indonesia.

WILAYAH TERPARAH

pembangunan sabuk pantai sepanjang 1.000 meter itu dilakukan di wilayah Mororejo. ’, dengan anggaran lebih dari Rp 4 miliar,’’jelasnya. Lebih lanjut dikatakan, wilayah Mororejo terutama di sebelah timur pelabuhan telah terjadi abrasi yang melenyapkan sekitar 140 ha tambak/sawah  merupakan daerah yang terparah terkena abrasi.

Abrasi telah menghancurkan puluhan tambak dan sawah di wilayah tersebut. Oleh karena itu, bantuan Kementerian Kelautan dibangun di wilayah Mororejo. Selain Mororejo, objek wisata Pantai ngebum juga harus dilakukan penanganan segera karena kondisinya cukup parah.

’’Penanganan abrasi menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Daerah yang diberikan kewenangan untuk penghijauan dan pembinaan para petani tambak di wilayah pantai,’’ujarnya. Dia menambahkan sistem pembangunan sabuk pantai dilakukan dengan metode Kantong Giotekstil Memanjang (KGM).

Metode itu dilakukan dengan bahan geotekstile yang diisi pasir, kemudian ditanam di bawah permukaan laut sejajar dengan pantai. Hal itu dinilai lebih baik, dibandingkan membangun pemecah gelombang yang menjorok ke laut. ’’Pemecah gelombang akan menimbulkan abrasi di wilayah lainnya, yang tidak dilengkapi pemecah gelombang,’’

Read More

RAKER FKSB RUMPUN LINGKUNGAN HIDUP, KESEHATAN DAN EKONOMI

BIOTA FOUNDATION, menghadiri rapat kerja Forum Komunikasi Ormas Semarang Bersatu (FKSB)  bersama dengan Badan Kesbangpol Kota Semarang menyelenggarakan Rapat Kerja FKSB rumpun lingkungan hidup, kesehatan dan ekonomi, kegiatan tersebut di hadiri perwakilan ORMAS/LSM  Se Kota Semarang, guna menyusun langkah-langkah strategis kemitraan ORMAS/LSM dengan Pemerintah Kota Semarang.

Agenda kegiatan : 

1. Brainstorming Kemitraan ORMAS/LSM denga Pemerintah

2. Panduan (Tools)  penyusunan rencana strategis/rencana kerja           kemitraan Ormas/Lsm dengan Pemerintah,

3. Buka Puasa Bersama

Kegiatan tersebut di buka oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Drs. Kuncoro Himawan M.Si, di lanjutkan dengan paparan dan diskusi yang di sampaikan oleh Joko Hartono yang di pandu oleh Mas Juma'i  sekretaris FKSB Kota Semarang.

hasil  rapat kerja FKSB  akan di tindak lanjuti untuk masing-masing ORMAS/LSM membuat usulan program kegiatan sesuai rumpun lingkungan hidup, ekonomi dan kesehatan dengan draf yang telah diberikan oleh Kesbangpol Kota Semarang, selanjutnya usulan tersebut akan di sampaikan kepada SKPD Teknis terkait, dan masing-masing ormas/lsm yang mengajukan untuk melakukan paparan kepada SKPD Teknis Terkait, yang di rencanakan pada tanggal 23 Juli 2016. 

Rapat Kerja FKSB, selesai tepat pada jam 17.30 WIB, yang di tutup oleh Ketua FKSB Kota Semarang, di lanjutkan dengan buka puasa bersama,

Read More

KELOMPOK TANI (POKTAN) TIDAK DAPAT DANA HIBAH

INFOMARSI PETANI :   Kelompok tani (poktan) di Kab Temanggung terancam tidak mendapatkan hibah dari program Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) 2016. Hal itu karena status mereka saat ini belum berbadan hukum minimal dalam waktu tiga tahun.

Kepala Dinas Pertanian,                                             

  

Perrkebunan dan Kehutanan (Distanbunhut),Masrikh Amin, belum lama ini mengatakan, saat ini baru sebagian kelompok taniyang telah memiliki badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) itu, dan sebagian lagi belum berbadan hukum.

‘’Sebagian kelompok tani itu telah berbadan hukum atau tengah mengurusnya. Meski demikian, status badan hukum itu belum ada tiga tahun, sehingga tetap saja belum memenuhi syarat untuk menerima hibah,’’jelasnya.

Sebagaimana ketentuan UU Nomor 23/2014 tentang pemda, syarat sebuah lembaga atau organisasi masyarakat yang dapat menerima hibah dari pemerintah, adalah mereka telah berbadan hukum minimal tiga tahun.

Masrikh mengungkapkan, untuk sebagian lagi Poktan di Kab Temanggung saat ini belum

mengurus badan hukum. Mereka masih enggan mengurusnya, karena biaya pengurusan badan hukum tersebut dinilai mahal dan kurang sebanding dengan nilai hibah yang akan diterimanya.

‘’Menurut informasi, untuk mengurus badan hukumitu biayanya bisa mencapai Rp 2 juta lebih, sedangkan misalnya mereka menerimahibah berupa alat penyemprot obat-obatan tanaman, nilainya hanya Rp 1 juta,’’tuturnya.

Selain itu, syarat waktu selama tiga tahun berbadan hukum agar dapat menerima hibah itu juga dinilai memberatkan. Sebab,kalau pun saat ini telah berbadan hukun, kelompok tani tersebut harus menunggu tiga tahun lagi agar dapat memenuhi syarat menerima hibah dari pemerintah.

‘’Saat ini, kami dan kelompok-kelompok tani itu juga masih menunggu adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri, yang kabarnya akan diterbitkan untuk lebih menyederhanakan syarat bagi penerima hibah tersebut,’’ujarnya.

Kabag Hukum Setda, Widiatmoko mengungkapkan, hasil konsultasi pihaknya ke Kemendagri diketahui, kementerian tersebut berencana untuk menerbitkan peraturan baru, yang isinya antara lain, status badan hukum penerima hibah tidak harus telah melekat selamatiga tahun.

‘’Meski demikian, sampai dengan saat ini,peraturan dari Kemendagri dimaksud belum terbit, sehingga yang berlaku tetapketentuan seperti dalam UU Nomor 23 tahun 2014 itu,’’ujarnya.

Adapun dana hibah DBHCHT yang rencananya untuk bantuan ke kelompok-kelompok tani itu total besarnya hampir Rp 1 miliar.

Read More

KOMISI VIII DPRI KUNJUNGI LOKASI ABRASI DESA SRIWULAN DEMAK

PENDAMPINGAN  - Rombongan anggota Komisi VIII DPR RI yang menbidangi BPNB yang dipimpin oleh Ibu Hj. Ledia Hanifa Amaliah (Wakil Ketua Komisi VIII) bersama DPRD Provinsi Jateng melakukan kunjungan kerja di kawasan wilayah pesisir terdampak abrasi yakni di Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Selasa (22/12/2015) pagi.

Usai berdialog dengan pihak desa di Balai Desa Sriwulan, yang di paparkan oleh Zamroni (Kades Sriwulan) keberadaan abrasi yang telah secara nyata merusak infrastruktur di wilayahnya kurang lebih 310 ha wilayahnya tergenang rob akibat air pasang. Abrasi secara tak langsung juga telah mengakibatkan satu per satu warga pergi meninggalkan kampung halamannya itu. mereka lantas mengecek kondisi desa di lokasi paling ujung utara Desa Sriwulan yakni Dukuh Nyangkringan. Pada kesempatan ini, para wakil rakyat harus rela bersusah payah menuju lokasi yang berjarak sekitar 3 kilometer dari Balai Desa.

Mereka menumpang mobil Jeep dari BNPB maupun mobil Jeep dari Kepolisian lantaran kondisi infrastruktur yang tidak memungkinkan untuk dilalui kendaraan biasa. Ya.. akses jalan yang masih berupa tanah liat tersebut menjadi rusak parah akibat diguyur hujan.

" Kondisi wilayah di Kecamatan Sayung yang terdampak abrasi sangat memprihatinkan. Ini menjadi tugas bersama untuk menyelesaikannya. Jalannya rusak parah, " kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Hj. Ledia Hanifa Amaliyah (Sebagai Ketua Rombongan) saat tiba di Dukuh Nyangkringan.

Hj. Ledia mengaku prihatin terhadap kondisi yang terjadi di Dukuh Nyangringan. Beberapa rumah nampak kosong tak berpenghuni akibat rusak tergerus abrasi. Bahkan jalan Kabupaten serta perkampungan setempat sudah hilang tenggelam dihajar ganasnya abrasi.

" Ini sangat menyedihkan karena sudah 15 tahun belum ada tindakan komprehensif. Butuh biaya besar untuk mengatasi permasalahan abrasi di Sayung. Harus ada sinergi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten. Kalau cuma pemprov dan pemkab, jelas tidak bisa mengatasi, " jelas Hj. Ledia.

Menurut Hj. Ledia, perlu dilakukan kajian yang matang untuk mengatasi persoalan abrasi di Desa Sriwulan Sayung. Pihak profesional di bidangnya harus dilibatkan. Jangan sampai hanya sebatas menyelesaikan persoalan fisik. Dampak sosial dan ekonomi akibat abrasi juga harus diperhatikan.

" Perealisasian sabuk pantai untuk mengatasi abrasi di Sayung harus dikaji lagi. Karena berkaca dengan sabuk pantai yang ada di semarang, kenyataannya justru malah berdampak ke daerah lain, " kata Hj. Ledia. (*)

Read More

WARGA SRIWULAN SAYUNG DEMAK LAPOR DPRD JATENG

Dengar pendapat di Pimpinan oleh Wk Ketua Komisi D DPRD Jateng

BIOTA FOUNDATION   : Rapat dengar pendapat abrasi sriwulan sayung demak Jawa Tengah di Ruang Rapat Komisi D DPRD JATENG pada hari Rabu, 30 September 2015, jam 09.00 s/d 11.30 WIB tentang penanganan abrasi pantai pada tahun 2016, yang dihadiri oleh Kades Sriwulan, Perwakilan Warga Sriwulan, LSM Pendamping, BBWS PEMALI JUANA, BLH, DKP, BAPPEDAL, BIRO BANGDA PROVINSI JATENG,. Di Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Demak, yang mengalami persoalan abrasi pantai yang mengancam pemukiman penduduk, bertahun-tahun mengalami banjir air pasang, namun tidak pernah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Demak mapun pemerintah provinsi jawa tengah merupakan desa yang berbatasan langsung dengan Kota semarang ibu kota provinsi jawa tengah.

Perwakilan Warga Desa Sri Wulan Sayung Demak

Permohonan warga dalam dengar pendapat dengan Komisi D DPRD JATENG Agar dilakukan pembangunan tanggul untuk mencegah abrasi pantai di desa sriwulan Sayung Demak, untuk mencegah rusaknya pemukiman penduduk, dan mencegah banjir air pasang menggenangi pemukiman penduduk, agar pembahasan anggaran tahun 2016 menjadi skala perioritas untuk penanganan abrasi di Desa Sriwulan.

Wk. Ketua Komisi D, beserta anggdota Komisi D DPRD Jateng

Rencana pembangunan sabuk pantaI Di desa sriwulan ada titik temu BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai), PSDA Jateng dan Dinas Kelautan Perikanan Jateng mulai tahun 2016 masuk kesana untuk menjaga nyala asa masyarakat berbagai keluhan yang di sampaikan dalam rapat dengar pendapat tentang dampak abrasi tersebut. Sehingga terwujudnya PKS - MoU penanganan abrasi... di desa sriwulan benar-benar dapat terealisasi, bukan hanya janji yang kami dengar sekarang buktikan, cetus salah satu Ketua BPD Desa Sriwulan Demak. Dalam dengar pendapat.

Read More

ABRASI PANTAI DI DESA SRIWULAN SAYUNG DEMAK

Air Pasang Masuk Perkampungan

BIOTA FOUNDATION –  Pendampingan Warga :   Abrasi yang terjadi sejumlah pantai di Kecamatan Sayung Demak hingga saat ini belum ditangani secara optimal, sejumlah kawasan bibir pantai kondisinya sudah tergolong parah, titik lokasi abrasi terjadi sangat memprihatinkan. Dikhawatirkan, Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Demak akan lenyap ditelan laut, Saat ini sudah sekitar 310 hektar daratan yang akan hilang. Kemungkinan lima tahun ke depan DesaSriwulan akan hilang tertelan abrasi. Karena rob sudah kerap berkunjung ke pemukiman warga. Saat warga membuka pintu belakang rumah, sudah bertemu laut.

“Saya prediksi lima tahun lagi Desa Sriwulan akan hilang ditelan abrasi. Saat ini daratan dari ujung pantai sudah hilang sejauh dua kilometer,” kata Kades Sriwulan Bapak Zamroni, kemarin. Pernyataan Kepala Desa tidak asal-asalan. Dia yang berdomisili di Desa Sriwulan mengetahui betul kondisi desanya. Daratan yang hilang tertelan abrasi berupa pertambakan milik warga. Sederetan rumah milik warga, juga ikut hilang.

Kondisi rawan abrasi menuntut pemerintahan desa selalu waspada dan mengecek pantai. “ kondisi abrasi sudah sangat memprihatinkan, kami mengingatkan pemilik rumah untuk segera melakukan antisipasi,” kata Kades Sriwulan, saat menyusuri lahan abrasi bersama tim Komisi D DPRD Jawa Tengah (Wakil Ketua Komisi beserta rombongan), Tim Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Lingkungan dan Dokter Ilmu Lingkungan UNDIP (Prof, Sudharto, Prof. Trisno Anggora dan Prof. Purwanto). LSM BIOTA FOUNDATION. dan Tim Desa, turut dalam pengechekan lapangan. Mereka menyusuri daratan yang sudah menjadi lautan. Mengecek dan mencatat kondisi riil bencana abrasi yang sudah masuk ke daratan/perkampungan.

Perumahan Warga terkena dampak abrasi

“Salah satu petani tambak, dulu tambaknya seluas 6 hektar sekarang hilang menjadi laut. Sekarang saya biarkan terbengkalai,” sambil menunjuk lokasi bekas tambaknya. Dia sudah 5 tahun tidak bertambak, karena hasil tambak setiap tahun hancur tersapu ombak.

Desa Srwiulan Sayung Demak, merupakan desa minus yang terletak berbatasan dengan Kota Semarang. Mayoritas warga Sri wulan adalah nelayan dan beralih ke swasta. dulunya Keberadaan tambak sangat dominan dalam kehidupan mereka sekarang tinggal kenangan. untuk itu dibutuhkan penanganan terpadu antara Pemerintah Kabupaten Demak, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Serta Pemerintah Pusat untuk mengantisipasi abrasi tersebut.

Kunjungan Komisi D DPRD Jateng Bersama PSIL UNDIP

Solusi yang tepat adalah dengan membangun sabuk pantai, agar bangunan. itu untuk menahan laju gelombang laut agar perusakan pantai tidak meluas ke arah perkampungan. Diharapkan, sabuk pantai tersebut dapat menahan sedimen dan akan menekan abrasi sehingga ancaman terhadap Desa Sriwulan minimal dapat teratasi, persoalan tersebut sudah diadukan Rombongan Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah selanjutnya Kepala Desa untuk mengajukan audensi untuk di tindak lanjuti untuk rencana pembangunan sabuk pantai pada tahun 2016.

Read More